Kemenko Polkam: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Hadapi Gejolak Indo-Pasifik

Rabu, 27 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks memiliki implikasi serius terhadap stabilitas nasional Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya upaya kolaboratif bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan NKRI.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dalam pembukaan kegiatan “Kajian Publik tentang Kontijensi Konflik Regional yang Mempengaruhi Stabilitas Nasional” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu(27/8/2025).

Purwito menjelaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik menjadi episentrum perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan di Laut Cina Selatan, konflik tradisional di Semenanjung Korea, hingga munculnya aliansi strategis seperti QUAD dan AUKUS, memperkuat struktur keamanan regional yang memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

BACA JUGA  Kemnaker: Lima Aspek Penting dalam Membangun Ekosistem Pendidikan Vokasi

“Situasi ini berimplikasi langsung pada jalur perdagangan laut, ekonomi, ketahanan energi, dan pangan Indonesia, dan 25 tahun ke depan, dinamika politik Indo-Pasifik sulit diprediksi secara pasti, sehingga berdampak signifikan bagi Indonesia,” kata Purwito.

Sebagai koordinator bidang politik dan keamanan, Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga, akademisi, hingga kelompok masyarakat. “Melalui forum ini, kami berharap dapat menyamakan persepsi, memetakan skenario konflik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif,” jelasnya.

“Rekomendasi yang lahir dari kajian publik ini akan menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan nasional ke depan,” tambah Purwito.

Hadir sebagai narasumber Mayjen TNI Dr. Oktaheru Ramsi yang merupakan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata S.Si., S.IP., M.T., M.Han. seorang Guru Besar Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, dan juga Dr. Klaus H. Raditio seorang akademisi.

BACA JUGA  Menteri Nusron: Harmonisasi Hukum Adat dan Pertanahan Melalui Sertipikasi Tanah Ulayat di Papua

Masing-masing membahas terkait dengan konstelasi geopolitik dan kepentingan negara-negara besar di Kawasan Indo-Pasifik, juga terkait dengan keamanan tradisional dan security dilemma di kawasan Indo-Pasifik, dan juga keamanan nasional di Laut Cina Selatan dalam Perspektif Persaingan Adidaya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kewaspadaan nasional menghadapi ancaman militer, non-militer, maupun hibrida, serta menjadi momentum memperkokoh peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.(*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru