Boltara, Asumsi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (28/8/2025) di ruang sidang DPRD Boltara.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan dan catatan strategis sebelum menyetujui Ranperda APBD Perubahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pendapat akhir Fraksi PPP dibacakan oleh anggota DPRD Boltara, Sem Hasan, yang menekankan bahwa arah kebijakan anggaran perubahan harus berpijak pada prinsip kepentingan masyarakat serta akuntabilitas tata kelola daerah.
“Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam mengawasi penggunaan anggaran,” tegas Sem Hasan saat membacakan pandangan fraksi.
Adapun beberapa poin penting yang disampaikan Fraksi PPP, antara lain:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PPP meminta pemerintah mempertegas penagihan tuntutan ganti rugi (TGR) sebagai langkah meningkatkan PAD.
Pemerataan Bantuan Pendidikan. PPP mengapresiasi program bantuan awal dan akhir studi yang sudah berjalan, namun menekankan perlunya penambahan kuota penerima serta pemerataan di seluruh wilayah dan desa di Boltara. Pendidikan, menurut Fraksi PPP, merupakan investasi masa depan dan kunci memutus mata rantai kemiskinan.
Fokus pada Kebutuhan Prioritas Masyarakat. PPP mendesak agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi lokal yang manfaatnya langsung dirasakan.
Pada akhir penyampaian, Fraksi PPP secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh masukan yang diberikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Semoga APBD Perubahan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Boltara serta mempersatukan seluruh elemen dalam membangun daerah,” tutup Sem Hasan.*
