500 Mahasiswa UIN Pekalongan Siap Diterjunkan dalam KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan

Senin, 13 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pekalongan, Asumsi.id – Sebanyak 500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bersiap mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ekoteologi dan Pertanahan, yang secara resmi akan diterjunkan ke lapangan pada Senin (13/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Agama, dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Acara pelepasan mahasiswa akan diselenggarakan di Gedung Student Centre Kampus 2 UIN Pekalongan. Pelepasan ini rencananya dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, serta Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim.

Pelaksanaan KKN Tematik ini disebut Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, sebagai langkah nyata mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah. Khususnya, dalam mengedepankan kesadaran lingkungan, tata ruang, serta pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

“KKN Tematik ini merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan menjadi _pilot project_ nasional untuk integrasi bidang pertanahan ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kampus,” kata Andi Tenri Abeng dalam keterangannya, di Pekalongan, Senin (13/10/2025).

Adapun bentuk kolaborasi dalam program KKN Tematik meliputi beberapa hal. Seperti, pendaftaran dan penyertipikatan tanah wakaf, penyediaan informasi geospasial tematik tanah wakaf, penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan akses Reforma Agraria.

“Mahasiswa akan berperan langsung sebagai mitra lapangan dalam berbagai proses kegiatan. Peran tersebut meliputi inventarisasi dan identifikasi bidang tanah wakaf, pengumpulan data yuridis tanah wakaf untuk mendukung program sertipikasi, serta pendampingan masyarakat dalam tata kelola aset wakaf,” jelas Andi Tenri Abeng.

BACA JUGA  Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi, Mahasiswa Ikut Berkontribusi dalam Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf

Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan penyuluhan dan edukasi pertanahan di tingkat desa atau kelurahan. Kehadiran mahasiswa di lapangan, diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. “Harapannya, kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial. Dengan begitu, nilai-nilai akademik dapat berkontribusi langsung bagi masyarakat,” lanjut Andi Tenri Abeng.

Program KKN Tematik ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai 13 Oktober hingga 11 Desember 2025. Peserta berasal dari berbagai fakultas di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yaitu Fakultas Syariah 190 mahasiswa; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 18 mahasiswa; Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah 141 mahasiswa; serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 152 mahasiswa.

BACA JUGA  SPRI Susun Kekuatan Baru Pasca Munas 2023

Dengan adanya KKN Tematik, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, namun bisa mengasah kepekaan sosial, memperkuat pemahaman terhadap tata kelola pertanahan, serta turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tempat mereka mengabdi. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru