Boltara, Asumsi.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mardan Umar, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan sejak Senin 6 Oktober 2025.
“Alhamdulillah, giat kita minggu ini masih fokus pada pembahasan KUA-PPAS 2026 dan berjalan dengan baik antara Banggar dan TAPD,” ujar Mardan, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut terdapat sejumlah catatan penting, terutama terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp110 miliar pada tahun 2026.
Menurut Mardan, kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi sejumlah urusan mandatory dan program prioritas.
“Dengan adanya pengurangan TKD, sudah bisa dipastikan beberapa urusan yang menjadi mandatory belum bisa dipenuhi baik dari sisi persentase maupun programnya. Sedangkan untuk urusan pilihan juga belum dapat terlaksana karena struktur APBD kita masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang secara mandiri,” jelasnya.
Meski demikian, Banggar DPRD memberikan masukan kepada TAPD agar tetap memprioritaskan urusan mandatory dan memastikan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Politisi PKB Bolltara itu, Mardan Umar menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan PAD Boltara.
“Kita semua berharap, pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pengurangan TKD tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, Boltara termasuk salah satu daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik, terbukti dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut,” pungkasnya.*
✖
Harganas ke-33, Murung Raya Perkuat Peran Keluarga dalam Pembangunan Daerah Boltara Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK RI Murung Raya Raih WTP Lagi dari BPK untuk LKPD 2025 Semarak Iduladha 1447 H, Menteri Nusron Salurkan Hewan Kurban ke Pondok Pesantren Attaqwa Mengenal Asas Kontradiktur Delimitasi, Kunci Kepastian Batas Bidang Tanah
