DPN PERMAHI Kecam Penembakan Warga Sipil di Yahukimo, Desak Penegakan Hukum dan Deeskalasi Konflik Papua

Minggu, 26 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Asumsi.id – Ketua Bidang (Kabid) HAM dan Masyarakat Adat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menaruh perhatian mendalam sekaligus mengutuk keras dugaan aksi pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi kekerasan tersebut diduga kuat dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

​Peristiwa menyayat hati ini berawal dari beredarnya rekaman video di media sosial yang memperlihatkan penembakan terhadap warga lokal. TPNPB-OPM mengklaim telah menewaskan tiga warga sipil atas tuduhan sepihak bahwa mereka merupakan agen intelijen.

​Sulhan, selaku Kabid HAM dan Masyarakat Adat DPN PERMAHI, menegaskan bahwa hak untuk hidup (right to life) merupakan hak asasi paling mendasar yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights).

BACA JUGA  Pemkab Gorontalo Fasilitasi Mediasi Perselisihan Karyawan dengan Alfamart

Menurutnya, tuduhan tanpa proses peradilan yang sah sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk merenggut nyawa seseorang.

​”DPN PERMAHI mengecam keras tindakan barbar dan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil yang tak berdosa di Yahukimo. Masyarakat sipil bukanlah objek militer dan wajib dilindungi secara penuh berdasarkan prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional maupun Hukum Humaniter,” ujar Sulhan di Jakarta (26/7/2026).

​Menyelaraskan sikap dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM RI) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPN PERMAHI menyampaikan empat poin desakan resmi:

1. ​Penghentian Kekerasan dan Deeskalasi Konflik: Mendesak seluruh pihak yang bertikai baik TNI/Polri maupun TPNPB-OPM untuk menahan diri serta menghentikan eskalasi pertempuran guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari kalangan sipil dan gelombang pengungsian warga lokal.

BACA JUGA  Safari Ramadan di Kotamobagu, Gubernur Sulut Sebut Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Nasional ‎

2. ​Penegakan Hukum Transparan dan Terukur: Desakan kuat kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas, mengidentifikasi korban, serta mengadili para pelaku secara transparan demi menghadirkan kepastian hukum bagi keluarga korban.

3. ​Investigasi Independen: Mendukung penuh langkah KemenHAM RI dan Komnas HAM dalam mengumpulkan fakta-fakta di lapangan guna mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM secara menyeluruh.

4. ​Pendekatan Kemanusiaan: Mengimbau Pemerintah Pusat agar memprioritaskan dialog humanis dan jaminan perlindungan HAM sebagai pilar utama penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua.

​”Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan jaminan rasa aman bagi warga Papua. Konflik yang berlarut-larut ini jangan sampai terus memakan korban masyarakat sipil yang tidak bersalah,” tegas Sulhan. (*)

Facebook Comments Box

Penulis : Ahmad Risqi

Berita Terkait

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran
Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan
Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort
Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait
‎Didampingi Ketua DPRD, Plt Bupati Boltara Teken MoU Strategis dengan Unigo
Bupati Sofyan Puhi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Besar Ar-Rahman Pulubala
Bupati Sofyan Puhi Terima Penghargaan Kemenkes, Kabupaten Gorontalo Raih Capaian Imunisasi Kejar Terbaik Ketiga Tahun 2026

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:53

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027

Rabu, 18 November 2026 - 17:01

‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:05

Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan

Selasa, 17 November 2026 - 17:06

Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort

Selasa, 17 November 2026 - 12:25

Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait

Berita Terbaru