DPRD Bolmut Gelar RDP terkait Keluhan Tenaga Honor di Kelurahan Bintauna

Rabu, 12 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASUMSI.ID | BOLMUT – Menindaklanjuti aduan warga, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Reksosiswoyo Binolombangan didampingi Anggota masing-masing, Budi Setiawan Kohongia, Suit Husein Pontoh dan Sauda Lakoro, di ruang rapat Komisi I DPRD, Rabu (12/4/2023).

Reksosiswoyo Binolombangan mengatakan, RDP digelar untuk menindaklanjuti aduan salah satu warga kelurahan Bintauna soal kebijakan Lurah Bintauna.

“Berkaitan dengan pemberhentian salah satu tenaga honorer di Kantor Lurah Bintauna,” ucap Rekso.

Dalam kesempatan tersebut,Komisi I meminta penjelasan kepada Camat Bintauna dan Lurah Bintauna perihal polemik pemberhentian tenaga honorer di kantor Lurah Bintauna.

BACA JUGA  Gebyar Ketupat Proja: Bupati Sofyan Puhi Perkuat Tradisi dan Pastikan Stok Pangan Murah bagi Warga

RDP ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolmut,Fadli Tadjudin Usup,Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian,Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) bersama jajaran.

Selain itu,RDP ini juga dihadiri  Camat Bintauna dan Lurah Bintauna bersama salah satu warga masyarakat kelurahan Bintauna. (Dolvin)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru