Kanwil Kemenkum NTB Sosialisasikan Bantuan Hukum di Desa Beleke

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asumsi.id – Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati beserja jajaran kembali menggelar bakti sosial (baksos) pada, Jumat (21/3). Baksos kali ini dilaksanakan di Kantor Desa Beleka dalam rangka berbagi berkah Ramadan yang dirangkaikan dengan sosialisasi bantuan hukum gratis.

Mila mengatakan, Kanwil Kemenkum NTB telah berkolaborasi dengan Kepala Desa Beleka, untuk memberikan pelayanan hukum, dengan membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

“Jadi Bapak Ibu jika kedepan ada permasalaham hukum, kami di Kemenkum NTB siap mendampingi Bapak Ibu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis,” ujar Mila.

Sementara untuk kepala desanya, lanjut Mila, sedang diupayakan menjadi paralegal, untuk menjadi juru damai di desa. Adapun untuk gelar Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) memiliki persyaratan yaitu adanya desa pariwisata, pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

BACA JUGA  Pemkab Bolmut Gelar Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA dan TPPO

“Mohon diterima niat baik dari kami, karena tujuan kami bukan untuk memberi tetapi sebagai bentuk silaturahmi,” ucap Mila.

Kepala Desa Beleka, Islahudin menyampaikan terima kasih atas atensi dan program Kanwil Kemenkum NTB yang hadir berbagi dengan masyarakat di Desa Beleka.

“Komitmen kami untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, untuk diupayakan penyelesaian hukumnya di desa. Kami juga berharap untuk dapat memperoleh PJA di Tahun 2025 ini,” ucap Islahudin.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru