Pelantikan Empat Kades di Halsel Kembali Disorot, Ahli Hukum Sebut Langgar Putusan PTUN

Kamis, 16 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bambang Joisangaji, S.H.

Foto: Bambang Joisangaji, S.H.

Halsel, Asumsi.id — Polemik pelantikan empat kepala desa oleh Bupati Halmahera Selatan (Halsel) kembali menuai sorotan publik. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pandangan kritis salah satunya datang dari Bambang Joisangaji, S.H., ahli hukum yang menilai kebijakan Bupati tidak memiliki dasar hukum yang sah.

“Surat Keputusan (SK) Nomor 131 yang menjadi dasar pelantikan itu sudah dibatalkan oleh PTUN Ambon. Putusan pengadilan secara tegas memerintahkan Bupati untuk mencabut SK terkait empat desa yang disengketakan,” ujar Bambang saat diwawancarai, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, pelantikan ulang terhadap empat orang kepala desa yang sebelumnya dibatalkan justru bertentangan dengan asas hukum tetap.

BACA JUGA  Pemkab Gorontalo Siapkan Ribuan Homestay, Sambut Puluhan Ribu Peserta Penas KTNA

“Pelantikan kembali terhadap subjek hukum yang sama tidak bisa digugat lagi, karena sudah ada putusannya. Itu artinya, tindakan tersebut cacat hukum,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, meski SK No. 131 bersifat kolektif mencakup 26 kecamatan dan puluhan desa, pembatalan oleh PTUN hanya berlaku untuk empat desa yang digugat. Hal itu sudah jelas tercantum dalam amar putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, yang menemukan adanya kecurangan dalam proses pemilihan di empat desa tersebut.

“Alasan diskresi yang digunakan Bupati untuk kembali melantik mereka batal demi hukum. Karena pengadilan sudah menyatakan proses sebelumnya cacat prosedur,” jelasnya.

Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran. Sebab, menurutnya, regulasi tentang pemilihan kepala desa telah diatur secara jelas dalam UU Desa, Permendagri, Perda, hingga Perbup.

BACA JUGA  Benahi Tata Kelola UMKM, Pemkab Gorontalo Luncurkan “Mikro Berdaya” untuk Cegah Tumpang Tindih Program OPD

“Asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat para pihak. Bupati sebagai tergugat wajib menjalankan putusan yang sudah inkracht,” ungkap Bambang.

Ia menilai, sikap Bupati yang tetap melantik kepala desa yang telah dibatalkan pengadilan sama saja dengan menabrak hukum.

“Putusan hakim itu mengikat. Melantik kembali orang yang sudah dibatalkan pengadilan berarti mengangkangi hukum,” ujarnya.

Bambang turut mengutip bagian dari pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Ambon.

“Berdasarkan fakta hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa tahapan pemilihan empat kepala desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan cacat prosedur,” pungkasnya.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran
Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan
Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort
Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait
‎Didampingi Ketua DPRD, Plt Bupati Boltara Teken MoU Strategis dengan Unigo
Bupati Sofyan Puhi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Besar Ar-Rahman Pulubala
Bupati Sofyan Puhi Terima Penghargaan Kemenkes, Kabupaten Gorontalo Raih Capaian Imunisasi Kejar Terbaik Ketiga Tahun 2026

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:53

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027

Rabu, 18 November 2026 - 17:01

‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:05

Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan

Selasa, 17 November 2026 - 17:06

Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort

Selasa, 17 November 2026 - 12:25

Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait

Berita Terbaru