Manado, Asumsi.id – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pertanahan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Se-Sulut, serta jajaran Forkopimda yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (17/7/2025).
“Prinsip kami, segala sesuatu yang jadi masalah harus diakhiri. Kita harus punya komitmen bahwa pada masa Pak Presiden Prabowo inilah, masalah-masalah sengketa pertanahan, masalah sertipikasi, harus selesai,” tegas Menteri Nusron.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Musadia, bersama jajaran pertanahan kabupaten/kota lainnya di Sulut.
Kakan Musadia menyatakan bahwa kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pertanahan di daerah.
“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menyukseskan program strategis nasional bidang pertanahan,” ucapnya.
Diketahui, dalam acara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf, tanah tempat peribadatan, serta aset milik pemerintah daerah.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menerima langsung sertipikat tanah aset milik Pemda yang diserahkan oleh Menteri Nusron Wahid.(*)
