Halsel, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) mendapat apresiasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku Utara dan HMI Cabang Bacan atas dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Seminar Regional bertajuk “Agromaritim dan Proyeksi Pembangunan Halmahera Selatan”.
Kegiatan yang digelar pada Kamis, 30 Oktober 2025 ini berlangsung di Bacan dan menjadi wadah untuk mempertemukan beragam pandangan strategis mengenai arah kebijakan pembangunan berbasis agromaritim di daerah.
Namun di balik suksesnya kegiatan tersebut, pihak penyelenggara menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang tidak hadir, meskipun telah diundang secara resmi. Empat OPD yang dimaksud ialah Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Kabid Litbang Badko HMI Maluku Utara, Asyudin La Masiha, menyayangkan absennya keempat OPD tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran itu menunjukkan lemahnya komitmen dalam mendukung agenda strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan agromaritim.
“Yang membuat kami kecewa adalah absennya OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop, serta Disnakertrans. Kami sudah menyurati secara resmi, namun bukan hanya kepala dinasnya — bahkan tidak satu pun perwakilan yang datang,” ujar Asyudin.
Ia menilai, ketidakhadiran OPD teknis mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap inisiatif kelembagaan yang berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Seminar ini penting karena berkaitan langsung dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Jika semangat pemimpin begitu besar dalam mendorong pembangunan agromaritim, namun mental bawahannya masih lemah, maka cita-cita besar itu hanya akan menjadi wacana,” tambahnya.
Menurut Asyudin, seminar tersebut seharusnya menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan dan memperkuat arah kebijakan agromaritim di Halmahera Selatan.
“Sampai hari ini, publik belum melihat dokumen kerja yang secara jelas menjabarkan bagaimana konsep agromaritim akan dikembangkan, terutama oleh empat OPD teknis itu,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan agromaritim bukan sekadar wacana sektoral, melainkan upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan di daerah.
“Kita perlu tahu sejauh mana agromaritim mampu menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan. Meskipun bukan sebagai pembicara utama, kehadiran OPD-OPD tersebut tetap penting,” tegasnya.
Asyudin kemudian meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada empat OPD dimaksud agar ke depan lebih serius dalam menghadiri kegiatan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik dan arah pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dari empat OPD terkait belum memberikan keterangan resmi atas ketidakhadiran mereka dalam kegiatan seminar tersebut.*
