BeritaBolmutPemerintahan

Pj. Sekda Bolmut Pimpin Rapat Pembahasan Usulan Permohonan INVER PPTPKH

120
×

Pj. Sekda Bolmut Pimpin Rapat Pembahasan Usulan Permohonan INVER PPTPKH

Sebarkan artikel ini
IMG 20240910 144506

BOLMUT, Asumsi.id – Pelaksana Harian Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diwakili Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut Dr. Hi. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd, M.Si., Pimpin Rapat Pembahasan Usulan Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (INVER PPTPKH) di Kabupaten Bolmut Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (10/9/2024).

Dalam sambutan Plh. Bupati yang di sampaikan PJ. Sekda Bolmut mengatakan bahwa prioritas pembangunan nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah pembangunan wilayah melalui program reforma agraria. Reforma agraria merupakan penataan aset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Wagub Steven Kandouw, Hadiri Perayaan 120 Tahun Pekabaran Injil dan HUT ke-74 GMIBM di Kotamobagu

Kegiatan prioritas untuk mewujudkan program reforma agraria tersebut adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria (TORA) dalam kawasan hutan negara.

Berdasarkan hasil validasi Tim pengelola administrasi kegiatan Inver PPTPKH dan hasil rapat tim inver PPTPKH Kabupaten bolaang mongondow utara, luas areal yang akan dilaksanakan verifikasi oleh tim adalah lebih kurang 116,67 Ha yang terletak di 13 desa dengan kriteria pemukiman beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, serta lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

Perlu kami tegaskan bahwa tanah-tanah yang akan diselesaikan melalui Perpres nomor 62 tahun 2023 telah dialikasikan dalam peta indikatif sesuai dengan surat keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 6132 tanggal 20 maret 2024 tentang peta indikatif penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) dan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA), dan Peta realisasi PPTPKH dan TORA revisi III.

BACA JUGA  PJS Apresiasi Sikap Pembelaan Dewan Pers Kepada Semua Wartawan

Turut hadir, Abdul Latif Tasman, S.Kom. Mcs Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Kadis Kehutanan Daerah Prov. Sulut/mewakili, Kakan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulut/mewakili, Kadis PUPR Prov. Sulut/mewakili, Kadis Lingkungan Hidup Prov. Sulut/mewakili, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi/mewakili, Pimpinan Perangkat Daerah Kab. Bolmut, Serta Para Camat dan Sangadi. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page