Jakarta, Asumsi.id – Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyiapkan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme aparatur serta mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri Nusron menekankan bahwa pelatihan tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memperoleh sertifikat. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan. “Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Menteri Nusron menilai perlu dilakukan pengecekan mendalam apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kinerja di lapangan. “Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ucapnya.
Selain itu, Menteri Nusron meminta agar pelatihan-pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai berjalan baik dapat kembali diaktifkan pada tahun ini. Pelatihan tersebut diharapkan menjangkau hingga petugas hukum agar memiliki kesiapan kompetensi yang memadai serta sertifikasi yang relevan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah dijadwalkan berbagai program pelatihan. Namun, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah (kanwil) untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelatihan, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Masukan dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, termasuk pada tahun 2025, akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan seluruh program pelatihan dapat dieksekusi tepat waktu dan mampu meningkatkan kompetensi SDM Kementerian ATR/BPN secara menyeluruh.
“Kami membutuhkan _feedback_ dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelasnya.
Rapat pimpinan kali ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. (*)
