APBD Perubahan Tanpa Kehadiran Bupati, Kisman Abubakar Kritik Rum Pagau

Selasa, 16 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boalemo, Asumsi.id – Rapat Paripurna DPRD Boalemo bersama dinas terkait dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 digelar tanpa kehadiran Bupati Boalemo, Rum Pagau. Kondisi ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk tokoh muda Boalemo, Kisman Abubakar.

Kisman menyayangkan absennya orang nomor satu di Kabupaten Boalemo dalam agenda penting tersebut. Menurutnya, rapat paripurna pengesahan APBD-P adalah momen sakral yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk hak-hak masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sungguh sangat disayangkan, dalam APBD Perubahan banyak hal yang berkaitan dengan hak masyarakat dan ASN yang harus dipikirkan bersama. Apalagi untuk mengakomodir visi-misi dan program kerja Bupati Rum Pagau, tentu membutuhkan anggaran yang dibahas secara serius antara eksekutif dan legislatif,” ujar Kisman, Senin (15/9/2025).

BACA JUGA  Isu Staf Khusus di Boalemo, DPRD: Jangan Bebani APBD di Tengah Efisiensi Anggaran

Ia juga menilai Bupati Rum Pagau terlalu sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak memberikan dampak signifikan bagi perkembangan Boalemo.

“Sejak dilantik, Bupati Rum Pagau banyak melakukan perjalanan dinas alias keluyuran. Hal ini justru membebani kondisi APBD Boalemo saat ini. Terlebih, agenda perjalanan tersebut tidak membuahkan hasil nyata untuk daerah,” tegasnya.

Kisman menambahkan, setiap pemimpin daerah seharusnya menunjukkan tanggung jawab moral dengan hadir dalam forum-forum penting, bukan sekadar menikmati fasilitas anggaran.

“Agenda paripurna ini sangat sakral. Semua pihak terkait harus betul-betul serius, bukan hanya menikmati anggarannya lalu lepas dari tanggung jawab moral sebagai pemimpin,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru