Penulis: Ramly Padju (Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Provinsi Sulawesi Utara)
BERAWAL dari cerita Kongkow-kongkow, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), kini tak hanya sebatas mimpi. Sepak terjang daerah yang terikrar dalam pertemuan keramat di lapangan Inomasa ini, telah berdiri sejajar dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara (Sulut) dan terlebih khusus Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Tanah Binadow yang selama 8 tahun lamanya diperjuangkan otonominya, saat ini akan menginjak usia ke-19 tahun, dan terus tampil maksimal menuju gerbang Kabupaten Berdaya Saing.
Bolmut, pertama kali didengungkan pada tahun 1999, dan ditetapkan pada tanggal 2 januari 2007, ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007.
Artinya, perjuangan pemekaran Bolmut dilakukan dalam waktu 8 tahun lamanya.
Binadow merupakan bentuk perdana dari daerah ini, sebagai penjabaran keinginan masyarakat untuk berdiri sendiri di bawah atap 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolang Itang dan Kecamatan Bintauna.
Ke-3 Kecamatan ini sendiri merupakan bentuk modernisasi dari histori pesisir utara Bolaang Mongondow ini, yakni Kerajaan Kaidipang, Kerajaan Bolangitang dan Kerjaan Bintauna.
Binadow merupakan akronim dari tiga wilayah ini, yakni “Bi” dari inisial Bolang Itang, “na” dari inisial Bintauna dan “Dow” merupakan nama-nama daerah Pemerintahan Tradisional yang pernah ada.
Binadow juga merupakan nafas perdana dari Kabupaten Bolmut, yang tetap mengiringi kabupaten ini hingga di usianya yang ke-19 tahun, sehingga sampai kini Bolmut tetap berjalan lurus di atas rel budaya leluhurnya. Bahkan dalam kelanjutan nafas perjuangan pemekaran Bolmut, nama Binadow dijadikan inspirasi pembentukan presidium pemekaran yang akhirnya diberi nama presidium Binadow. Di bawah goresan tangan-tangan kreatif para pemuda seperti L.H Humokor, R.P Harundja, Hirota Pontoh, BA, Ir. Sardianto Ponongoa, Alison Patadjenu dan Dr Drs Asripan Nani.
Kabupaten Binadow dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 2000, di lapangan Kembar Boroko. Dari sinilah tarikan nafas perdana Kabupaten Bolmut dihembuskan 3 tahun sesudahnya, terbentuk lagi 3 Kecamatan baru, yakni pemisahan Kecamatan Bolang Itang menjadi 2 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Bolangitang Barat dan Bolangitang Timur, serta Kecamatan Pinogaluman dan Kecamatan Sangkub.
Enam Kecamatan yang ada ternyata memiliki kesamaan visi, untuk berdiri sebagai sebuah daerah otonomi yang baru. Enam Kecamatan ini juga menjadi modal awal kuatnya pondasi Bolmut untuk dimekarkan berdasarkan Peraturan Menteri nomor 129 tahun 2000.
Tahun 2003 Deklarasi kembali dikukuhkan, di lapangan Inomasa. Deklarasi keramat ini menjadi panggung sejarah melambungnya motivasi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita menuju daerah otonomi.
Langkah penyempurnaan dari perjuangan pemekaran Bolmut mulai dilaksanakan lewat pembentukan tim Sembilan yang diberi mandate melakukan penyempurnaan komposisi dan fungsi presidium. Tim ini berpersonilkan J.A Pontoh, Ir. Sardianto Ponongoa, Faisal Husin, Abdul Mutoh Daeng Mulisa SPd, DJ. Salamu, Uon Ponamon, Suriansyah Korompot SH, Kamarudin Babay dan Sartono Dotinggulo.
Ketua Presidium pemekaran Binadow yang pertama kali ditunjuk adalah Dr Drs Asripan Nani. Tim ini terus melakukan langkah-langkah penyempurnaan, dengan kemudian membentuk Pengurus Dewan Presidium yang diketuai Christofel Buhang SSos, sedangkan Sekertaris umum dijabat Dr Drs Asripan Nani.
Tim ini kemudian melakukan berbagai langkah strategis, meliputi semua aspek mulai dari persiapan kajian wilayah ekonomi, social, budaya dan politik. Silaturahmi Nasional Masyarakat Binadow akhirnya dapat diwujudkan pada tanggal 17 Mei 2003 di Lapangan Kembar Boroko.
Presure secara akademik dan politik yang terus dilakukan tim ini terus berlanjut hingga ke tingkatan DPRD Kabupaten Bolmong dan Pemerintah Kabupaten Bolmong waktu itu, hingga berbuah Surat Keputusan Bupati Bolmong Nomor 343 tahun 2003 yang berisi perintah pembentukan panitia pemekaran Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut.
Saat itu, Bupati Bolmong menunjuk Drs Jainudin Damopolii sebagai ketua panitia pemekaran Bolmut, sementara posisi coordinator wilayah Bolmut dipercayakan kepada Dr Drs Asripan Nani.
Penunjukan panitia pemekaran hasil bentukan pemerintah daerah tidak kemudian menyurutkan semangat dan fungsi presidium pemekaran hasil prakarsa masyarakat. Tim local ini terus bekerja, bahkan mulai melebarkan sayap lobi hingga ke tingkat pusat, baik ke pihak eksekutif maupun legislative.
Tanggal 16 Juli 2004, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bolmut. Tanggal 20 Oktober 2004, kunjungan serupa dilaksanakan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dua kunjungan perdana dari tingkat pusat itu, ternyata belum juga berbuah impian pemekaran yang diinginkan masyarakat.
Presidium pun kembali melakukan serangkaian lobi politik ke DPR, DPD dan Depdagri pada tanggal 15 Mei 2005. Hasilnya, tanggal 15 November 2005, Panitia Ad Hoc DPD RI melakukan Kunker di Bolmut. Kemudian pada 12 Juli 2006 Komisi II DPR RI juga melakukan Kunker kedua, yang kemudian diikuti pihak DPOD pada 24 juli 2006.
Deretan kunjungan ini ternyata berbuah manis, tanggal 8 Desember 2006, Sidang paripurna DPR RI menetapkan pemekaran 16 daerah otonomi baru, diantaranya Kabupaten Bolmut. Ketetapan 16 daerah otonomi baru itu kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 2007, dimana khusus Bolmut ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2007.
Tanggal 23 Mei tahun 2007, Menteri Dalam Negeri a.d Interim Widodo AS, melantik Penjabat Bupati Bolmut, Drs HR Makagansa MSi, sebagai wujud roda Pemerintahan perdana Kabupaten Bolmut.
Saat ini, tampuk pimpinan Bolmut dijabat duet Dr Sirajudin Lasena dan Mohamad Aditya Pontoh yang sejak mencalonkan diri menjadi pasangan Bupati dan Wabup, mencuatkan visi menuju Kabupaten Bolmut yang Berdaya Saing.
Perlahan tapi pasti, SJL-MAP membuktikan langkah-langkah strategis rintisan Kabupaten Binadow ini ke puncak kabupaten Berdaya Saing, dengan pesatnya pembangunan disemua bidang, dilengkapi dengan sederet prestasi yang terus terukir. Dirgahayu Kabupaten Bolmut Kotabiku Ke-19 Tahun.(**)
