‎Dukung Reforma Agraria, Kantah Boltara Resmi Teken Kontrak Konsultan GTRA 2026

Senin, 4 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOLTARA, Asumsi.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) resmi melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konsultan Perorangan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program Reforma Agraria di wilayah tersebut.

‎Penandatanganan kontrak kerja berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara sebagai bagian dari penguatan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan GTRA Tahun 2026.

‎Melalui keterlibatan tenaga konsultan yang kompeten, pelaksanaan program Reforma Agraria diharapkan berjalan optimal, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penataan aset serta pemberdayaan ekonomi berbasis tanah.

‎Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara, Enliawaty Hassan menegaskan bahwa kerja sama ini dilandasi prinsip profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab agar seluruh tahapan pekerjaan dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA  ‎Kajari Boltara: Kejaksaan Tak Hanya Represif, Edukasi Hukum Jadi Upaya Pencegahan

‎Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin maju, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

‎Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Bahas RDTR dan Hilirisasi Pertanian
Desa Iloponu Jalani Monev Desa Antikorupsi 2026, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
‎Pemkab Gorontalo Perkuat Pelaporan Data Stunting, Targetkan Prevalensi Turun Jadi 24 Persen
Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional
‎PTSL 2026 Dibuka di Boltara, Berikut Daftar Desa dan Persyaratan Pembuatan Sertipikat Tanah
Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara
Wamenaker: Serikat Pekerja PLN Harus Jadi Mitra Strategis Manajemen
Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 23:47

‎Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Bahas RDTR dan Hilirisasi Pertanian

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:18

Desa Iloponu Jalani Monev Desa Antikorupsi 2026, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:16

‎Pemkab Gorontalo Perkuat Pelaporan Data Stunting, Targetkan Prevalensi Turun Jadi 24 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:08

Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional

Kamis, 11 Juni 2026 - 11:00

‎PTSL 2026 Dibuka di Boltara, Berikut Daftar Desa dan Persyaratan Pembuatan Sertipikat Tanah

Berita Terbaru