‎Pemkab Gorontalo Perkuat Pelaporan Data Stunting, Targetkan Prevalensi Turun Jadi 24 Persen

Kamis, 11 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIMBOTO, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kualitas pelaporan data intervensi. Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Data Intervensi Stunting pada Aplikasi Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kamis (11/6/2026).

‎Kegiatan tersebut diikuti operator puskesmas, kecamatan, sekretaris kecamatan, serta operator balai yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan akurasi dan kualitas pelaporan data program percepatan penurunan stunting yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

‎Dalam sambutannya, Sugondo menekankan pentingnya data yang valid dan tepat waktu dalam mendukung efektivitas program penanganan stunting.

‎Menurutnya, kualitas data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah.

‎“Keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga kualitas data yang dilaporkan. Karena itu seluruh operator harus memastikan data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sugondo.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gorontalo, Rismawati Arsyad, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembekalan yang sebelumnya dilakukan secara daring.

‎Ia mengatakan Aplikasi Konvergensi Bangda menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Oleh sebab itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan seluruh data dan laporan program tersampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

‎Rismawati mengungkapkan berbagai program intervensi yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif. Data menunjukkan jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 25.700 keluarga pada 2023 menjadi 15.289 keluarga pada 2024, dan kembali turun menjadi 13.792 keluarga pada 2025.

‎Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan hingga penyuluh keluarga berencana yang secara konsisten menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting.

‎Meski tren penurunan terus terjadi, Pemkab Gorontalo tetap menargetkan hasil yang lebih baik. Setelah prevalensi stunting berada pada angka 28 persen pada 2025, pemerintah daerah optimistis dapat menekannya hingga 24 persen pada tahun 2026.

‎Komitmen tersebut juga tercermin dari capaian nilai 83,97 dengan kategori Baik pada Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2025. Hasil itu menjadi indikator keseriusan Pemkab Gorontalo dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui percepatan penurunan angka stunting di daerah.(*)

Facebook Comments Box
BACA JUGA  KPK RI Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pemda se Provinsi Sulut

Penulis : Itan

Editor : Dolvin

Berita Terkait

‎Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Bahas RDTR dan Hilirisasi Pertanian
Desa Iloponu Jalani Monev Desa Antikorupsi 2026, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional
‎PTSL 2026 Dibuka di Boltara, Berikut Daftar Desa dan Persyaratan Pembuatan Sertipikat Tanah
Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara
Wamenaker: Serikat Pekerja PLN Harus Jadi Mitra Strategis Manajemen
Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan
‎Polemik Dugaan Intimidasi Wartawan di Boltara Berakhir Damai, Kapolsek Kaidipang Minta Maaf

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 23:47

‎Bupati Boltara Temui Menteri ATR/BPN, Bahas RDTR dan Hilirisasi Pertanian

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:18

Desa Iloponu Jalani Monev Desa Antikorupsi 2026, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:16

‎Pemkab Gorontalo Perkuat Pelaporan Data Stunting, Targetkan Prevalensi Turun Jadi 24 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:08

Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat untuk Agenda Pembangunan Nasional

Kamis, 11 Juni 2026 - 11:00

‎PTSL 2026 Dibuka di Boltara, Berikut Daftar Desa dan Persyaratan Pembuatan Sertipikat Tanah

Berita Terbaru