LIMBOTO, Asumsi.id — Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus bergerak menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus turun langsung menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kecamatan Telaga Jaya, Senin (25/5/2026).
Penyaluran bantuan dipusatkan di Desa Bulota dan Desa Hutadaa dengan total ratusan keluarga penerima manfaat (KPM). Di Desa Bulota tercatat sebanyak 448 penerima, sementara Desa Hutadaa mencapai 357 penerima.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Tonny menyerahkan bantuan secara simbolis sekaligus memastikan distribusi CPP berjalan tepat sasaran. Program ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menekan laju inflasi daerah serta menjaga ketahanan pangan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
“CPP ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Selain membantu kebutuhan pangan warga menjelang Iduladha, program ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas inflasi daerah,” ujar Tonny.
Ia menegaskan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus terus memperkuat perlindungan sosial melalui berbagai program pro rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, Eby L. Asona menjelaskan, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan jumlah penerima CPP terbesar di Provinsi Gorontalo, yakni mencapai 68.450 KPM yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa.
Menurutnya, bantuan CPP yang disalurkan mencakup alokasi bulan
Februari dan Maret 2026. Setiap KPM menerima masing-masing 10 kilogram beras per bulan serta tambahan minyak goreng sebanyak 4 kilogram.
“Dengan jumlah penerima terbesar di Provinsi Gorontalo, koordinasi lintas kecamatan dan desa terus kami perkuat agar distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu menjaga stabilitas pangan daerah,” jelas Eby.
Program CPP menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok menjelang hari raya. Selain memperkuat ketahanan pangan, kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang responsif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.*
