BOLTARA, Asumsi.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyoroti adanya selisih antara asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Boltara, Mardan Umar, saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara, Selasa (11/8/2026).
Dalam laporan tersebut disebutkan, asumsi pendapatan daerah Boltara dalam KUA-PPAS 2027 sebesar Rp596,143 miliar, sementara asumsi belanja daerah mencapai Rp604,486 miliar.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp8,342 miliar antara asumsi pendapatan dan belanja daerah.
Banggar meminta TAPD melakukan rasionalisasi terhadap belanja sejumlah kegiatan pada masing-masing perangkat daerah untuk meminimalisir defisit anggaran.
Rasionalisasi tersebut diarahkan dengan tetap memprioritaskan belanja publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan belanja, Banggar juga mencatat masih terdapat sejumlah sumber pendapatan daerah yang belum tertuang dalam KUA-PPAS karena pemerintah daerah belum memperoleh kepastian besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendapatan lainnya.
Menurut Banggar, kondisi tersebut membuat postur APBD 2027 masih bersifat dinamis. Finalisasi postur APBD akan dilakukan setelah adanya kepastian pendapatan daerah pascapenetapan APBN Tahun 2027.
“Dengan demikian, asumsi pendapatan, asumsi belanja dan asumsi pembiayaan pada KUA-PPAS serta pagu anggaran di masing-masing SKPD dapat disesuaikan setelah adanya kepastian pendapatan daerah Bolaang Mongondow Utara pascapenetapan APBN Tahun 2027,” demikian disampaikan Mardan dalam laporan Banggar.
Selain persoalan fiskal, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola penerimaan daerah, peningkatan pelayanan publik dan sumber daya manusia, serta memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Banggar juga mendorong peningkatan sektor kesehatan, pertanian dan perikanan, perluasan bantuan pendidikan atau beasiswa, serta perbaikan kualitas pelayanan umum.
Dalam laporan tersebut, Mardan menyampaikan bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta strategi pencapaian pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Boltara pada 2025 tercatat 5,29 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Sementara itu, tema pembangunan Boltara 2027 diarahkan pada “Akselerasi Transformasi Ekonomi Inklusif untuk Pemerataan Kesejahteraan dan Tata Kelola Adaptif”, dengan empat prioritas pembangunan daerah.
Empat prioritas tersebut meliputi pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi untuk penciptaan lapangan kerja; peningkatan kualitas lingkungan, permukiman dan keamanan wilayah; serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif dan akuntabel. (*)
Editor : Dolvin Rivai
