Limboto, Asumsi.id – Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi memimpin Rapat Pimpinan yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Senin (21/7/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program pembangunan, realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta percepatan penyelesaian program-program prioritas Kabupaten Gorontalo.
Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Asisten I, Asisten II, Tim Kerja Bupati, Staf Ahli, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta undangan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Bupati H. Sofyan Puhi meminta seluruh OPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan mempercepat realisasi kegiatan, khususnya memasuki triwulan ketiga. Menurutnya, evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat dicapai sesuai rencana.
“Fokus kita saat ini adalah percepatan pembangunan pada triwulan ketiga, termasuk memastikan realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai target. Saya meminta seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja dan melaporkan progres pelaksanaan program secara berkala,” ujar Bupati.
Bupati Sofyan Puhi juga menyampaikan sebagian besar OPD telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan, terutama karena adanya kendala teknis dan regulasi.
Salah satu OPD yang menjadi perhatian adalah sektor perhubungan, dimana masih terdapat kendala terkait regulasi terhadap alat pungut retribusi serta beberapa armada yang belum dapat dioperasikan sehingga berdampak pada optimalisasi pendapatan daerah.
“Untuk Dinas Perhubungan masih ada beberapa kendala teknis, baik dari sisi regulasi maupun operasional armada. Ini akan kita dampingi agar target pendapatan dapat tercapai. Sementara sektor lainnya, termasuk pariwisata, telah menunjukkan capaian yang melampaui target,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga akhir tahun 2026 berada dalam kondisi aman. Seluruh kebutuhan anggaran, termasuk hak-hak pemerintah desa, telah dialokasikan dan dipastikan tersedia.
“Insya Allah sampai Desember 2026 kondisi anggaran aman. Hak-hak desa dan seluruh kewajiban pemerintah daerah telah tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.(*)
