Kepung Modus Perdagangan Orang Modern: DPN PERMAHI Suarakan Pentingnya Revisi UU TPPO

Rabu, 5 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​JAKARTA, Asumsi.id – Desakan agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) segera direvisi makin menguat. Langkah ini dinilai mendesak menyusul makin berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang yang kini memanfaatkan kemajuan teknologi digital, terorganisasi, dan beroperasi lintas negara.

​Usulan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Dalam pernyataannya, Willy menegaskan perlunya pembaharuan regulasi agar mampu menjawab tantangan dan pola kejahatan modern.

​”Revisi Undang-Undang TPPO tidak cukup hanya menambah ancaman pidana, tetapi harus mampu menjawab perubahan pola kejahatan yang kini banyak beroperasi melalui platform digital, perusahaan cangkang, perekrutan daring, hingga jaringan lintas negara,” kata Willy Aditya di akun intagramnya.

BACA JUGA  Penuh Haru di Arena Jumbara: Keluarga David Bobihoe Wariskan PIN Emas Bersejarah untuk Sofyan Puhi di Usia ke-63

Sikap DPR ini selaras dengan dorongan dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI).

Sulhan Ibnu Sudi, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat DPN PERMAHI, menyampaikan bahwa revisi UU TPPO harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat perlindungan korban dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

​”Perdagangan orang bukan lagi kejahatan konvensional. Modus operandi telah berkembang melalui platform digital, jaringan lintas negara, hingga eksploitasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, revisi UU TPPO harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan perlindungan korban, kepastian hukum, dan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku,” ujar Sulhan di Jakarta kepada Asumsi.id (5/8/2026).

Secara substantif, DPN PERMAHI menyoroti lima poin utama yang sejalan dengan gagasan penyesuaian hukum modern:

BACA JUGA  Bentuk Kepedulian terhadap Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 H

1. ​Perluasan Bentuk Eksploitasi Modern: Menjangkau eksploitasi digital, online scam, perdagangan organ tubuh, hingga kerja paksa.

2. ​Penguatan Perlindungan Korban: Menjamin hak restitusi, rehabilitasi, pendampingan hukum, serta pemulihan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

3. ​Penegasan Pidana Korporasi: Mempertegas pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, entitas entitas pendukung (seperti perusahaan cangkang), serta pihak yang mengambil keuntungan dari TPPO.

4. ​Sinergi dan Kerja Sama Internasional: Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan jaringan internasional untuk pencegahan serta penindakan lintas negara.

5. Modernisasi Pembuktian: Menyesuaikan hukum pembuktian dan penyidikan dengan perkembangan teknologi informasi.

​Sulhan menambahkan bahwa pembaruan regulasi ini tak boleh berhenti pada pengetatan pidana semata, tetapi juga wajib memperkuat aspek pencegahan, edukasi hukum, serta pengawasan di sektor-sektor rawan.

BACA JUGA  Jadi Lebih Mudah Diakses, Masyarakat Apresiasi Layanan ATR/BPN Dekat

“Pembaharuan regulasi ini sangatlah penting tentunya, namun tidak boleh berhenti di penguatan pidana saja akan tetapi harus ada pencegahan, baik dengan cara edukasi hukum ataupun dengan cara lainnya” tambah Sulhan.

DPN PERMAHI berkomitmen untuk terus mengawal proses legislasi ini melalui kajian akademis dan advokasi kebijakan agar melahirkan undang-undang yang responsif serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.**

Facebook Comments Box

Editor : Alfin

Berita Terkait

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran
Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan
Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort
Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait
‎Didampingi Ketua DPRD, Plt Bupati Boltara Teken MoU Strategis dengan Unigo
Bupati Sofyan Puhi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Besar Ar-Rahman Pulubala
Bupati Sofyan Puhi Terima Penghargaan Kemenkes, Kabupaten Gorontalo Raih Capaian Imunisasi Kejar Terbaik Ketiga Tahun 2026

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:53

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027

Rabu, 18 November 2026 - 17:01

‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:05

Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan

Selasa, 17 November 2026 - 17:06

Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort

Selasa, 17 November 2026 - 12:25

Antisipasi Bencana, Polres Boltara Gelar Apel Siaga Libatkan TNI dan Instansi Terkait

Berita Terbaru