RUU Perampasan Aset Dikebut, Pimpinan DPR Teken Komitmen dan Siap Mundur Jika Gagal

Jumat, 28 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (duduk) saat menerima audiensi perwakilan warga Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Istimewa).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (duduk) saat menerima audiensi perwakilan warga Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, Asumsi.id – Tekanan publik akhirnya membuahkan hasil di atas kertas. Pimpinan DPR RI resmi meneken “Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” pada 27 Agustus 2026.
‎
‎Surat komitmen itu ditandatangani 4 Wakil Ketua DPR RI: *Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal*.
‎
‎Isinya tajam dan mengikat. Ada 4 poin utama:
‎
‎4 Poin Komitmen Pimpinan DPR

1. RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Prioritas

DPR mengakui RUU ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

2. Proses Harus Sungguh-sungguh dan Terukur

Pimpinan DPR berkomitmen mendorong Komisi III DPR dan Pemerintah agar setiap tahapan pembahasan dilakukan secara cermat dan efektif sesuai aturan.

BACA JUGA  Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs

3. Target Waktu Jelas: 15 Desember 2026

Pimpinan DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung dan disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

4. Sanksi Politik: Siap Mundur Jika Gagal

Poin paling krusial. Pimpinan DPR menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan DPR RI apabila sampai 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam Rapat Paripurna.

Desakan Publik dan Tanda Tanya

Komitmen ini muncul di tengah desakan publik yang sudah bertahun-tahun menuntut negara menyita aset koruptor, bukan hanya memenjarakan orangnya.
‎
‎Namun, komitmen di atas kertas berbeda dengan praktik di Senayan. Catatan sejarah menunjukkan banyak RUU penting mangkrak karena tarik ulur politik.
‎
‎Kini bola ada di tangan DPR dan Pemerintah. Apakah 15 Desember 2026 akan menjadi tanggal bersejarah pemberantasan korupsi, atau kembali menjadi janji kosong lain yang dikubur di meja legislasi?
‎
‎Publik akan mengawasi. Karena kali ini, para pimpinan DPR sudah mempertaruhkan jabatannya sendiri.

BACA JUGA  Wabup Aditya Launching SPPG Boroko, Dorong Peningkatan SDM dan Penurunan Stunting
Facebook Comments Box

Penulis : Andar Simanjuntak

Berita Terkait

‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara
‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang
Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani
‎Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan Empat Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat
Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran
Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan
Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:21

‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara

Jumat, 20 November 2026 - 12:49

‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang

Jumat, 20 November 2026 - 11:03

Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani

Kamis, 19 November 2026 - 20:57

‎Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan Empat Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat

Kamis, 19 November 2026 - 18:53

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027

Berita Terbaru