Setelah Lama Dijabat Plt, BPKPD Boltara Kini Dipimpin Pejabat Definitif

Rabu, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Boltara – Kursi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) akhirnya memiliki nakhoda definitif. Nul Hakim, S.Sos., M.Si., resmi dilantik oleh Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., pada Selasa (9/9/2025), di Aula Pohohimbungo Bapelitbangda.

Pelantikan ini menandai berakhirnya masa “transisi panjang” yang sempat diwarnai oleh kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt). Sejak purnabakti Awaludin Manangin, SP., pada Agustus 2024, jabatan Kepala BPKPD silih berganti diisi oleh pejabat sementara. Aroman Talibo, S.Pt., sempat menakhodai lembaga tersebut dengan sejumlah terobosan, seperti keterbukaan data APBD 2025. Kemudian, Dr. H. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si., ditunjuk sebagai Plt sekaligus tetap menjalankan peran strategisnya sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda.

BACA JUGA  DPC FSPIM-KPBI Apresiasi Disnaker Halmahera Tengah atas Suksesnya Pencatatan Serikat Buruh

Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran BPKPD dalam arsitektur tata kelola keuangan daerah. Dengan tanggung jawab besar mengawal pendapatan serta belanja daerah, posisi kepala definitif bukan hanya soal formalitas jabatan, melainkan soal kepastian arah kebijakan fiskal daerah.

Masuknya Nul Hakim sebagai pejabat definitif membuka babak baru. Ia dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas fiskal di tengah tuntutan publik yang kian tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kehadirannya diharapkan bukan sekadar melanjutkan estafet dari para Plt sebelumnya, melainkan juga membawa inovasi dalam digitalisasi pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Pelantikan ini, pada akhirnya, bukan hanya tentang pengisian jabatan. Ia menjadi simbol kepastian birokrasi: bahwa roda pemerintahan perlu dikemudikan oleh nakhoda yang sah agar arah pembangunan dan keuangan daerah tetap terjaga konsistensinya.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

PKK Kabupaten Gorontalo Siap Sukseskan PENAS 2026, Kecamatan dan Desa Disiapkan Jadi Homestay
Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat
Wamen Ossy Dukung GALANG RTHB sebagai Langkah Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Pasir Putih Diresmikan, Heriyus Gas Pol Pariwisata Dongkrak PAD
Bina Bakat Muda, Turnamen Basket 3×3 Pelajar U-17 Resmi Digelar di Gorontalo
Bupati Sofyan Puhi: PAUD Jadi Fondasi Utama Kualitas SDM
Serahkan 3.922 Sertipikat Aset Pemprov DKI Jakarta, Menteri Nusron: Selamatkan Aset Negara Senilai Rp102 Triliun
Bupati Boltara Lantik 68 Pejabat, Tekankan Inovasi dan Kinerja

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 10:39

PKK Kabupaten Gorontalo Siap Sukseskan PENAS 2026, Kecamatan dan Desa Disiapkan Jadi Homestay

Sabtu, 14 Februari 2026 - 10:03

Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat

Sabtu, 14 Februari 2026 - 09:46

Wamen Ossy Dukung GALANG RTHB sebagai Langkah Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Sabtu, 14 Februari 2026 - 09:34

Pasir Putih Diresmikan, Heriyus Gas Pol Pariwisata Dongkrak PAD

Jumat, 13 Februari 2026 - 21:56

Bupati Sofyan Puhi: PAUD Jadi Fondasi Utama Kualitas SDM

Berita Terbaru