Setelah Lama Dijabat Plt, BPKPD Boltara Kini Dipimpin Pejabat Definitif

Rabu, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Boltara – Kursi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) akhirnya memiliki nakhoda definitif. Nul Hakim, S.Sos., M.Si., resmi dilantik oleh Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., pada Selasa (9/9/2025), di Aula Pohohimbungo Bapelitbangda.

Pelantikan ini menandai berakhirnya masa “transisi panjang” yang sempat diwarnai oleh kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt). Sejak purnabakti Awaludin Manangin, SP., pada Agustus 2024, jabatan Kepala BPKPD silih berganti diisi oleh pejabat sementara. Aroman Talibo, S.Pt., sempat menakhodai lembaga tersebut dengan sejumlah terobosan, seperti keterbukaan data APBD 2025. Kemudian, Dr. H. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si., ditunjuk sebagai Plt sekaligus tetap menjalankan peran strategisnya sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda.

BACA JUGA  KPU Bolmut Tetapkan 4 Paslon di Pilkada 2024

Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran BPKPD dalam arsitektur tata kelola keuangan daerah. Dengan tanggung jawab besar mengawal pendapatan serta belanja daerah, posisi kepala definitif bukan hanya soal formalitas jabatan, melainkan soal kepastian arah kebijakan fiskal daerah.

Masuknya Nul Hakim sebagai pejabat definitif membuka babak baru. Ia dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas fiskal di tengah tuntutan publik yang kian tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kehadirannya diharapkan bukan sekadar melanjutkan estafet dari para Plt sebelumnya, melainkan juga membawa inovasi dalam digitalisasi pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Pelantikan ini, pada akhirnya, bukan hanya tentang pengisian jabatan. Ia menjadi simbol kepastian birokrasi: bahwa roda pemerintahan perlu dikemudikan oleh nakhoda yang sah agar arah pembangunan dan keuangan daerah tetap terjaga konsistensinya.*

BACA JUGA  Serah Terima Jabatan Wakapolres Pemalang Dari Kompol Agus Santoso Kepada Kompol Eddy Purnama Lilah
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kantor Pertanahan dan Dinas Perkimtan Boltara Koordinasi Penataan Ulang Tanah Eks-HGU
LABB KEBUT, Kejari Boltara Antar Barang Bukti Langsung ke Warga
Aditya Pontoh Terima BPJS Kesehatan, Boltara Targetkan Tambahan 7.000 Peserta
Buka Dialog Kebangsaan 2026, Wabup Tonny Junus Tekankan Aktualisasi Nilai Pancasila
Di Ujung Indonesia, Pulau Kecil Terluar Dijaga dengan Kepastian Hukum Hak atas Tanah
Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan
Sofyan Puhi Ungkap Dua Kali Menolak Gelar Pulanga: Adat Adalah Amanah dan Pengingat bagi Pemimpin
Kekeringan Melanda, PWN dan BPBD Ngawi Salurkan Air Bersih

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:53

Kantor Pertanahan dan Dinas Perkimtan Boltara Koordinasi Penataan Ulang Tanah Eks-HGU

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:44

LABB KEBUT, Kejari Boltara Antar Barang Bukti Langsung ke Warga

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:32

Aditya Pontoh Terima BPJS Kesehatan, Boltara Targetkan Tambahan 7.000 Peserta

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:07

Buka Dialog Kebangsaan 2026, Wabup Tonny Junus Tekankan Aktualisasi Nilai Pancasila

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:45

Di Ujung Indonesia, Pulau Kecil Terluar Dijaga dengan Kepastian Hukum Hak atas Tanah

Berita Terbaru