Setelah Lama Dijabat Plt, BPKPD Boltara Kini Dipimpin Pejabat Definitif

Rabu, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Foto: Nul Hakim, S.Sos., M.Si., Kepala BPKPD Boltara.

Boltara – Kursi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) akhirnya memiliki nakhoda definitif. Nul Hakim, S.Sos., M.Si., resmi dilantik oleh Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., pada Selasa (9/9/2025), di Aula Pohohimbungo Bapelitbangda.

Pelantikan ini menandai berakhirnya masa “transisi panjang” yang sempat diwarnai oleh kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt). Sejak purnabakti Awaludin Manangin, SP., pada Agustus 2024, jabatan Kepala BPKPD silih berganti diisi oleh pejabat sementara. Aroman Talibo, S.Pt., sempat menakhodai lembaga tersebut dengan sejumlah terobosan, seperti keterbukaan data APBD 2025. Kemudian, Dr. H. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si., ditunjuk sebagai Plt sekaligus tetap menjalankan peran strategisnya sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda.

BACA JUGA  Ikuti Sidang Isbat, Bupati Boltara Sambut Penetapan 1 Ramadhan 1447 H

Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran BPKPD dalam arsitektur tata kelola keuangan daerah. Dengan tanggung jawab besar mengawal pendapatan serta belanja daerah, posisi kepala definitif bukan hanya soal formalitas jabatan, melainkan soal kepastian arah kebijakan fiskal daerah.

Masuknya Nul Hakim sebagai pejabat definitif membuka babak baru. Ia dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas fiskal di tengah tuntutan publik yang kian tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kehadirannya diharapkan bukan sekadar melanjutkan estafet dari para Plt sebelumnya, melainkan juga membawa inovasi dalam digitalisasi pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Pelantikan ini, pada akhirnya, bukan hanya tentang pengisian jabatan. Ia menjadi simbol kepastian birokrasi: bahwa roda pemerintahan perlu dikemudikan oleh nakhoda yang sah agar arah pembangunan dan keuangan daerah tetap terjaga konsistensinya.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria Disepakati untuk Dilanjutkan ke Sidang Paripurna
Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat
Pimpin Rapim, Bupati Sofyan Pacu Konsolidasi OPD dan Percepatan APBD-P 2026
Hari Aksara Internasional Ke-60, Bupati Sofyan: Setiap Warga Negara Memiliki Hak Pendidikan Yang Baik
Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang
‎DPRD Boltara Setujui Ranperda Perubahan APBD 2026
Wamenaker Tekankan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Risiko Microbanking

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 10:08

Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria Disepakati untuk Dilanjutkan ke Sidang Paripurna

Selasa, 22 September 2026 - 09:52

Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja

Selasa, 22 September 2026 - 09:38

Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat

Senin, 21 September 2026 - 20:58

Pimpin Rapim, Bupati Sofyan Pacu Konsolidasi OPD dan Percepatan APBD-P 2026

Sabtu, 19 September 2026 - 01:24

Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang

Berita Terbaru