Bupati Boltara: Perubahan Anggaran 2025 untuk Dukung Visi-Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Boltara Sirajudin Lasena (Foto: R. Tegila/Prokopim)

Bupati Boltara Sirajudin Lasena (Foto: R. Tegila/Prokopim)

Boltara, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menegaskan pentingnya dilakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Boltara yang digelar pada Senin malam (21/7/2025), di ruang sidang DPRD Boltara.

‎Dalam keterangannya, Bupati Sirajudin menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah pusat, serta sebagai langkah strategis dalam mendukung program pembangunan nasional dan daerah.

“Pertama, kita menyesuaikan dengan regulasi karena ada Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Kedua, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kembali alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Ketiga, dilakukan penyesuaian dari sekitar 50 persen belanja perjalanan dinas ke kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung visi-misi Presiden, Gubernur, maupun Bupati dan Wakil Bupati,” jelas Bupati, saat diwawancarai.

BACA JUGA  Buka Gashuku Nasional, Pj Bupati Bolmut Harapkan Atlet Karate Mampu Berkibar di Ajang Bergengsi

‎Ia menambahkan bahwa akumulasi dari seluruh pergeseran anggaran tersebut memerlukan dasar hukum yang sah melalui perubahan peraturan daerah tentang APBD.

‎“Ini penting karena pergeseran tersebut dilakukan atas dasar regulasi. Maka dari itu, harus disahkan melalui Perda perubahan APBD agar bisa dijalankan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program yang tersisa di tahun anggaran 2025 hanya tinggal sekitar empat bulan efektif. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan serius dan sigap dalam melaksanakan setiap program yang telah disesuaikan.

“Program-program yang telah disesuaikan dengan regulasi membutuhkan komitmen dan keseriusan OPD agar segera dituntaskan. Jangan ada yang menunda-nunda,” pungkasnya.*

BACA JUGA  Puncak HUT DWP ke-24, Begini Harapan Pj Bupati Bolmut kepada Wanita
Facebook Comments Box

Berita Terkait

800 Pramuka Penegak se-Gorontalo Ikuti Kemah Satya Tunas 2026 di Limboto
Kantor Pertanahan Boltara Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Perkuat Semangat Persatuan dan Pelayanan
‎Kapolres Boltara Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Kepedulian Generasi Muda
‎Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Sekda Boltara Serahkan Bansos Pendidikan dan Bencana
Tonny Junus: Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
‎Bumi Perkemahan Bongohulawa Bergemuruh: Ratusan Pramuka Penegak Gorontalo Awali Petualangan di Kemah Satya Tunas 2026
Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:01

800 Pramuka Penegak se-Gorontalo Ikuti Kemah Satya Tunas 2026 di Limboto

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:13

Kantor Pertanahan Boltara Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Perkuat Semangat Persatuan dan Pelayanan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 11:12

‎Kapolres Boltara Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Kepedulian Generasi Muda

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:52

‎Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Sekda Boltara Serahkan Bansos Pendidikan dan Bencana

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:07

Tonny Junus: Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Berita Terbaru